Oleh : Mario B. Wiratama
Kebijakan kemasan rokok polos atau plain packaging semakin marak di berbagai negara sebagai upaya mengurangi konsumsi produk tembakau. Indonesia mengikuti jejak ini dengan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang meliputi penghapusan merek pada kemasan rokok, serta pembatasan zonasi dan iklan untuk produk tembakau. Sejalan dengan semangat untuk menurunkan angka perokok, terutama di kalangan anak muda, kebijakan ini menghadapi tantangan besar dari berbagai kalangan industri tembakau, yang menganggap langkah ini akan berdampak negatif pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Diskusi mengenai polemik ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tujuan kesehatan publik.
Peraturan Kemasan Rokok Polos
Peraturan ini bertujuan untuk membuat kemasan rokok polos tanpa merek, logo, atau elemen visual lainnya yang dapat menarik minat konsumen. Kemasan yang polos diharapkan akan menurunkan daya tarik produk tembakau, terutama bagi konsumen baru dan anak muda yang cenderung tertarik pada tampilan kemasan yang menarik. Berdasarkan aturan yang disusun dalam RPMK, kemasan rokok akan diwajibkan untuk mencantumkan peringatan kesehatan dan dampak negatif merokok bagi kesehatan. Kemasan yang polos dengan tampilan seragam juga diharapkan memudahkan identifikasi produk legal, sehingga peredaran produk ilegal dapat ditekan.
Namun, dari segi pelaksanaan, kebijakan ini tidak semata-mata berfokus pada kemasan saja. RPMK juga memuat ketentuan tentang zonasi penjualan produk tembakau, sehingga terdapat batasan wilayah di mana produk rokok dapat dijual. Pembatasan iklan juga menjadi bagian integral dari kebijakan ini, untuk meminimalkan paparan rokok di ruang publik. Dengan demikian, kebijakan ini mencakup berbagai upaya komprehensif untuk menekan konsumsi tembakau di Indonesia.
Polemik Dampak Ekonomi dan Kesehatan
Meski berlandaskan kesehatan publik, penerapan kebijakan ini menuai polemik, terutama dari kalangan industri tembakau dan pekerja yang menggantungkan penghidupan mereka di sektor ini. Indonesia merupakan negara dengan industri tembakau yang signifikan, terutama rokok kretek yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari petani tembakau hingga pekerja di sektor manufaktur. Bagi banyak pihak, seperti kelompok industri dan peritel, kebijakan ini dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi sektor tembakau.
Potensi kerugian ekonomi akibat kebijakan ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan penurunan penerimaan cukai sebagai salah satu dampak langsungnya. Industri tembakau menyumbang penerimaan cukai yang signifikan bagi negara, yang turut mendanai berbagai program pembangunan. Selain itu, industri tembakau di Indonesia juga terkait erat dengan nasib petani tembakau dan pekerja di sektor manufaktur. Penurunan konsumsi tembakau sebagai dampak dari kebijakan ini bisa berdampak langsung pada nasib jutaan pekerja.
Dari sisi kesehatan, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menekan angka perokok dan mengurangi beban kesehatan jangka panjang yang ditimbulkan oleh produk tembakau. Merokok telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung dan kanker. Upaya pengendalian konsumsi tembakau melalui regulasi kemasan polos dianggap efektif dalam mengurangi minat masyarakat terhadap rokok, terutama pada kalangan muda.
Analisis
Langkah pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini mengungkap dilema yang harus dihadapi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi kesehatan masyarakat, yang menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah. Namun, di sisi lain, industri tembakau memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan nasional. Potensi kerugian dari penurunan penjualan rokok akibat kebijakan ini bisa berdampak luas, baik pada penerimaan negara dari cukai, maupun pada keberlangsungan hidup petani tembakau dan pekerja di sektor produksi.
Kebijakan yang mewajibkan kemasan polos berpotensi membuka celah bagi produk ilegal. Tanpa identitas visual yang kuat, konsumen mungkin lebih rentan terhadap peredaran rokok ilegal, yang bisa saja lebih murah dan tidak memenuhi standar keamanan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi, tetapi juga melindungi pasar dari produk ilegal yang tidak terkontrol.
Selain itu, kebijakan ini menyoroti kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan regulasi. Ketidakpuasan yang muncul dari kalangan industri dapat berujung pada tuntutan hukum dan beberapa pihak telah mengancam akan menempuh jalur judicial review untuk memprotes aturan ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses penyusunan kebijakan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara langsung agar dapat tercapai solusi yang lebih adil dan berimbang.
Pigouvian Tax dalam Industri Rokok
Arthur Pigou (1920), melalui Teori Kesejahteraan Sosial, memperkenalkan konsep Pigouvian Tax, yang dapat diterapkan pada industri-industri yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti tembakau. Pigou berpendapat bahwa industri yang menimbulkan biaya eksternal bagi masyarakat, seperti rokok yang meningkatkan risiko penyakit, harus dikenai pajak yang proporsional dengan dampak negatif tersebut. Meski bukan pajak, kebijakan kemasan polos ini mencerminkan filosofi yang sama, yakni membatasi dampak eksternal negatif terhadap masyarakat dengan mengurangi daya tarik produk.
Dari sudut pandang teori social walfare, kebijakan ini dapat dianggap sebagai mekanisme untuk memperbaiki eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dengan cara yang tidak langsung. Meskipun mengurangi konsumsi tembakau berpotensi mengurangi pendapatan dari cukai, namun teori ini mengusulkan bahwa pengorbanan tersebut akan sebanding dengan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, Pigou menyarankan bahwa pemerintah dapat menggunakan sebagian dari pendapatan cukai yang masih diperoleh untuk mendanai program-program kesehatan masyarakat atau membantu pekerja yang terkena dampak kebijakan ini, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya mencegah risiko kesehatan tetapi juga memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kesimpulan
Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam RPMK menunjukkan komitmen pemerintah dalam menurunkan konsumsi produk tembakau. Meski tujuannya berlandaskan kesehatan publik, polemik terkait dampak ekonomi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Industri tembakau memberikan kontribusi yang tidak kecil pada perekonomian, baik melalui penerimaan cukai maupun penyerapan tenaga kerja. Jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan upaya mitigasi yang tepat, bisa jadi masalah kesehatan yang coba diatasi justru digantikan oleh masalah ekonomi yang semakin kompleks, termasuk peningkatan produk rokok ilegal dan dampak pada ketenagakerjaan.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersifat ekonomi dan kesehatan. Dalam konsep Pigouvan Tax menyoroti pentingnya regulasi yang memperhitungkan dampak eksternal dari konsumsi barang berbahaya. Dengan demikian, jika disertai dengan kebijakan pendamping seperti penyerapan tenaga kerja di sektor lain dan alokasi anggaran dari pajak untuk program kesejahteraan, kebijakan ini bisa mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesehatan. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan sangat diperlukan guna menciptakan regulasi yang seimbang. Dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan.
