Oleh: Ayu Nikki A.
Dinamika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari percaturan politik nasional. Adu pengaruh, adu kekuasaan merupakan hal lumrah yang menjadi warna tersendiri dalam penyusunan strategi, baik untuk merebut kekuasaan atau sekadar melanggengkan tampuk kepemimpinan. Minggu lalu, publik dikejutkan dengan sebuah video yang menampilkan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepemimpinan Golkar. Ibarat petir di siang bolong, tanpa angin, tanpa hujan, Masyarakat dibuat terheran-heran, apa gerangan yang melatarbelakangi Keputusan Airlangga meninggalkan pucuk tertinggi kepemimpinan partai berlambang Pohon Beringin itu? Dalam pernyataannya, Airlangga menyatakan bahwa ia mundur sebagai Ketua Umum Golkar atas kesadarannya sendiri dan demi masa depan serta soliditas Partai Golkar, namun spekulasi yang berkembang dimasyarakat ibarat bola panas yang liar tak terkendali.
Bagaimana tidak, rekam jejak Airlangga selama beberapa tahun menakhodai Partai Kuning ini dinilai berprestasi. Tidak ada perpecahan/ konflik internal di Partai yang cukup berarti dan bahkan Ia mampu membawa Golkar memperoleh hasil spektakuler pada Pemilu 2024. Meski belum menjadi Pemuncak, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mampu merebut posisi kedua raihan dukungan pemilih, yang diperkirakan dengan capaian dukungan sebesar 15,29 persen, selisih tipis dengan capaian PDIP di posisi tertinggi dengan 16,72 persen dukungan suara. Jika dibandingkan dengan capaian suara tahun 2019, Golkar meraup tambahan dukungan sebesar 5.978.865 pemilih atau tambahan hampir 3 persen dukungan yang sekaligus menjadikan Golkar satu-satunya partai yang meraih tambahan dukungan terbesar. Prestasi mentereng ini yang membuat sebagian pihak mempertanyakan alasan sebenarnya dibalik mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar.
Spekulasi serta konspirasi di Masyarakat mengerucut pada sejumlah alasan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut kemungkinan adanya faktor eksternal seperti persoalan hukum. Seperti yang sudah diketahui bersama, tahun lalu, Airlangga memang sempat dipanggil dan diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi Minyak Goreng. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menduga adanya “the invisible hand” yang muncul akibat tingginya benturan antar kekuatan Faksi di internal Partai Golkar sejak menjelang Pilpres 2024 lalu, sedangkan langkah maupun Keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas serta memunculkan ketidakpastian. Sementara itu, sejumlah kanal jurnalisme politik bahkan dengan gamblang menuding adanya sosok Master Konspirasi yang melakukan Orkestra ciamik, menekan Airlangga dengan kasus hukumnya untuk mengambil alih kekuasaan atas Partai Beringin ini. Mereka bahkan dengan lugas dapat menjabarkan kronologis mundurnya Airlangga, mulai dari pemanggilan, penekanan dengan sejumlah kasus hukum, upaya “perlawanan” Airlangga yang gagal, hingga penandatanganan surat pengunduran diri Sabtu tengah malam, kemudian disusul dengan pembuatan video pernyataan yang viral di hari Minggu. Kanal-kanal tersebut tidak segan menuding bahwa istana ikut campur dalam upaya menggergaji Pohon Beringin dan tanpa sensor menyebutkan sejumlah nama yang digadang-gadang akan mengisi kursi kepemimpinan Partai Golkar pasca Munaslub dilaksanakan.
Meskipun Pihak Istana melalui Koordinator Staffsus Presiden, Ari Dwipayana telah menegaskan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai urusan pribadi ybs. dan tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, sejumlah pihak menilai respons tersebut tidak cukup kuat untuk menepis berbagai anggapan terkait Master Konspirasi yang beredar di Masyarakat. Sejumlah pihak menilai bahwa pembegalan terhadap Partai Golkar ini adalah hantu demokrasi. Rentetan percepatan suksesi kepemimpinan yang terjadi di beberapa Partai memunculkan tendensi dari masyarakat terkait potensi cawe-cawe kekuasaan terhadap kedaulatan Partai dengan memanfaatkan dinamika internal masing-masing Partai tersebut. Padahal selayaknya demi mewujudkan Demokrasi yang baik, kedaulatan Partai Politik harus tetap dijaga bersama. Ini karena Partai Politik merupakan instrumen penting dalam ranah demokrasi yang independensi-nya harus ditegakkan dan dihormati, terlepas dari siapapun kekuatan politik yang berkuasa. Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran terhadap upaya-upaya inkonstitusional ataupun tekanan-tekanan intervensi eksternal untuk mempengaruhi dinamika internal partai politik dalam suksesi kepemimpinan maupun kaderisasinya yang ditujukan untuk menguasai partai tertentu. Karena jika hal tersebut dibiarkan, dapat memunculkan Otoritarianisme Kompetitif, yang bersifat destruktif terhadap demokrasi Indonesia. Competitive Authoritarianism atau Otoritarianisme Kompetitif sendiri merujuk pada kondisi hilangnya substansi kompetitif dalam demokrasi yang berlangsung pada sebuah pemerintahan. Dengan kata lain, meskipun sistem dan cara-cara demokrasi seperti Pemilu tetap dilaksanakan secara reguler, namun pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa oleh kekuasaan sehingga pemenangnya telah ditentukan guna melanggengkan kekuasaan Sang Petahana. Meskipun instrumen demokrasi seperti Partai Politik masih ada, namun ia telah kehilangan kedaulatan dan independensi-nya sehingga sepenuhnya tunduk pada pesanan Penguasa. Keadaan seperti ini jika dibiarkan tentu sangat menciderai bahkan merusak demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, Pemerintah tidak boleh mendiamkan dan membiarkan praktik-praktik yang menjurus pada upaya mewujudkan Otoritarianisme Kompetitif yang tidak hanya menurunkan angka indeks demokrasi, namun juga mendegradasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pemerintah harus mampu menunjukkan komitmennya terhadap upaya menjaga pilar-pilar demokrasi di Indonesia tetap ajeg, utuh dan tegak lurus.
