Penulis:Ardan men
Pemilu adalah salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi. Kepercayaan publik terhadap integritas pemilu sangatlah penting untuk memastikan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, berbagai kasus manipulasi, kecurangan, dan ketidakakuratan dalam proses penghitungan suara telah mencederai kepercayaan ini. Di tengah perkembangan teknologi, solusi inovatif seperti blockchain telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam meminimalisasi permasalahan tersebut. Tetapi apakah penerapan blockchain memang benar dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan akurasi dalam pemilu?
Blockchain adalah sebuah teknologi terdistribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Dalam blockchain, setiap transaksi atau data yang dimasukkan akan disimpan dalam blok-blok yang saling terkait melalui mekanisme kriptografi. Setiap blok baru ditambahkan setelah diverifikasi oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi, yang disebut node. Hal ini dapat dianalogikan seperti sebuah buku catatan besar yang dimiliki oleh banyak orang secara bersamaan. Setiap kali seseorang ingin menambahkan catatan baru, misalnya mencatat transaksi, semua orang yang memiliki buku tersebut harus setuju bahwa catatan itu benar dan sah. Setelah semua setuju, catatan baru tersebut ditulis di halaman buku. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah atau menghapus catatan yang sudah ditulis sebelumnya, karena begitu catatan baru ditambahkan, halamannya sudah terkunci dengan gembok digital (kriptografi). Setiap halaman di buku ini juga terhubung dengan halaman sebelumnya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Jadi, blockchain itu seperti buku catatan besar yang aman, transparan (karena semua orang bisa melihat catatannya), dan tidak bisa diubah (karena setiap halaman terkunci rapat dan terhubung satu sama lain).
Karakteristik utama dari blockchain yang menjadikannya ideal untuk penerapan dalam pemilu adalah, Tidak ada satu entitas atau pengguna yang memiliki kendali penuh atas jaringan, sehingga mengurangi risiko manipulasi data oleh pihak tertentu. Setiap blok data atau dengan analogi lain “buku catatan” diikat oleh suatu kunci akses yang di sebut kriptografi yang sangat sulit diubah, sehingga memastikan bahwa data pemilih dan hasil suara tidak dapat dimanipulasi setelah dicatat. Semua peserta jaringan dapat melihat dan memverifikasi data yang ada dalam blockchain, membuat seluruh proses menjadi transparan. Sekali data dimasukkan ke dalam blockchain, sangat sulit untuk mengubahnya tanpa persetujuan mayoritas peserta jaringan. jika dihadapkan dengan permasalahan sistem pemilu konvensional, baik yang manual maupun elektronik, masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar seperti dari pengisian suara ganda hingga manipulasi hasil penghitungan suara, pemilu sering kali rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan. Pengawasan dan penghitungan suara yang tidak transparan menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas hasil pemilu. Basis data pemilih dan hasil suara dapat diretas, diubah, atau dihilangkan, yang berpotensi menggagalkan proses demokrasi. Human error dalam proses manual dapat mengakibatkan kesalahan penghitungan suara, yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilu.
Dengan kemampuan blockchain untuk menciptakan catatan digital yang aman dan transparan, teknologi ini dapat diadopsi dalam berbagai tahap proses pemilu. Seperti dengan blockchain, identitas pemilih dapat disimpan secara aman dan diverifikasi tanpa memerlukan otoritas sentral. Setiap pemilih hanya dapat mendaftar satu kali, menghindari pengisian suara ganda. Saat pemilih memberikan suara, suara mereka akan direkam dalam jaringan blockchain. Karena blockchain terdesentralisasi, setiap suara akan diverifikasi oleh node atau bisa di sebut sebagai perangkat jaringan fisik yang terdistribusi sebelum dicatat. Hal ini memastikan bahwa suara tidak dapat diubah atau dihapus setelah dimasukkan. Penghitungan suara dapat dilakukan secara otomatis oleh algoritma blockchain. Selain itu, hasil penghitungan dapat langsung diverifikasi oleh publik karena seluruh data pemungutan suara tersimpan secara transparan di jaringan blockchain. Blockchain menggunakan kriptografi yang sangat kuat untuk melindungi data. Setiap suara akan diacak (hash) sebelum dimasukkan ke dalam blockchain, membuatnya tidak dapat dihubungkan kembali ke pemilih individu, sehingga menjaga kerahasiaan suara.
Dari semua analisis masalah yang telah di lakukan, terdapat beberapa keuntungan dari penerapan Blockchain dalam Pemilu seperti, Dengan desentralisasi dan keamanan kriptografi, risiko peretasan atau manipulasi data pemilih dan hasil suara dapat diminimalisir. Semua pihak, termasuk pemilih, kandidat, dan lembaga pengawas, dapat mengakses dan memverifikasi data suara secara langsung di blockchain tanpa harus bergantung pada otoritas tunggal. Setiap tindakan atau perubahan dalam proses pemilu akan terekam dalam blockchain dan dapat dilacak kembali, membuat pemilu lebih akuntabel. Dan Proses penghitungan suara dapat dilakukan secara otomatis oleh algoritma, sehingga mengurangi kemungkinan human error dan mempercepat pengumuman hasil. Namun dari banyaknya keuntungan yang ada, ada beberapa tantangan yang harus diperhitungkan untuk kita dapat menerapkan teknologi ini secara nyata pada masa mendatang seperti, indonesia masih memiliki infrastruktur teknologi yang tidak memadai untuk mengimplementasikan blockchain dalam skala besar karena di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan, akses internet masih terbatas atau berkualitas rendah. Infrastruktur jaringan yang belum merata ini bisa menjadi hambatan serius dalam penerapan blockchain, yang memerlukan koneksi internet stabil dan cepat. Jaringan blockchain memerlukan daya komputasi yang besar, terutama untuk pemilu berskala besar, sedangkan seperti yang kita ketahui di indonesia masih sering terjadi permasalahan muatan akses server berlebih ketika terdapat rekruitmen bersama pada lowongan perkerjaan pemerintah. Tidak semua pemilih memiliki akses atau pemahaman yang memadai terhadap teknologi blockchain, yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan yang luas. Dan indoneisa belum memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan blockchain dalam pemilu, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas sebelum teknologi ini dapat diadopsi secara resmi.
Blockchain memiliki potensi besar untuk merevolusi proses pemilu dengan menawarkan solusi yang lebih aman, transparan, dan akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Meskipun tantangan masih ada, perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukung dapat membuka jalan bagi penerapan blockchain dalam pemilu di masa depan. Dengan adopsi teknologi ini, demokrasi dapat berjalan lebih efektif, memastikan bahwa suara setiap warga negara benar-benar dihitung dan dihargai. Maka dari semua analisis ini dapat kita simpulkan bahwa teknologi blockchain dapat menjadi solusi dari ketidakpercayaan masyarakat mengenai pemilu akan tetapi sebelum kita bisa berada di titik itu masih banyak aspek yang harus di tingkatkan untuk kita benahi untuk menuju indonesia aman transparan dan akurat dalam pemilu.