Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengenai pembatasan ekspansi minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart setelah operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berjalan telah memunculkan perdebatan luas di ruang publik Indonesia. Sebagian kalangan melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat desa yang selama ini terdesak oleh penetrasi ritel modern. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa Kopdes Merah Putih justru dapat berubah menjadi kompetitor baru bagi pedagang kecil desa itu sendiri. Di titik inilah perdebatan mengenai ekonomi kerakyatan menjadi menarik: apakah negara sedang membangun demokrasi ekonomi desa, atau sekadar mengganti aktor dominan dalam rantai distribusi ekonomi pedesaan?
Secara historis, keberadaan ritel modern memang sering dipandang sebagai ancaman terhadap pasar tradisional dan warung kecil. Dalam banyak kasus, minimarket modern memiliki keunggulan yang sulit disaingi oleh usaha kecil: modal besar, distribusi yang efisien, standardisasi harga, tata ruang yang nyaman, hingga sistem logistik yang terintegrasi. Penelitian Ninuk Rahayuningrum dan Tjahya Widayanti menunjukkan bahwa ekspansi pasar modern memiliki korelasi terhadap melemahnya daya saing pasar tradisional akibat ketimpangan modal dan distribusi.¹ Situasi tersebut semakin terasa ketika jaringan ritel modern mulai masuk ke wilayah pedesaan yang sebelumnya menjadi ruang ekonomi utama masyarakat lokal.
Persoalan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai kompetisi bisnis biasa. Dalam konteks desa Indonesia, warung kecil bukan hanya unit ekonomi, melainkan juga institusi sosial. James C. Scott dalam The Moral Economy of the Peasant menjelaskan bahwa ekonomi pedesaan bekerja bukan semata berdasarkan logika pasar, tetapi juga moralitas sosial, solidaritas komunitas, dan hubungan timbal balik antarwarga.² Relasi hutang informal, toleransi pembayaran, hingga kedekatan personal antara penjual dan pembeli merupakan bagian penting dari ketahanan sosial ekonomi desa.
Karena itu, ketika minimarket modern masuk ke desa, dampaknya bukan hanya soal pergeseran pola konsumsi, tetapi juga perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Noor Ritawaty dan Hardika Muhammad Fatih mengenai pasar tradisional di Banjarmasin menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan pasar tradisional bukan semata karena faktor harga, tetapi juga karena adanya interaksi sosial dan budaya yang tidak dimiliki ritel modern.³ Pasar tradisional dan warung desa pada dasarnya merupakan ruang sosial tempat relasi komunitas dipertahankan.
Dalam konteks tersebut, gagasan pembatasan minimarket sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk proteksi ekonomi lokal. Negara berupaya menjaga agar sirkulasi ekonomi desa tidak sepenuhnya dikuasai oleh korporasi besar. Karl Polanyi dalam The Great Transformation menjelaskan bahwa ekspansi pasar modern sering kali mendorong “disembedding” ekonomi dari relasi sosial masyarakat.⁴ Pasar tidak lagi menjadi bagian dari komunitas, melainkan berubah menjadi mekanisme impersonal yang didorong logika efisiensi dan akumulasi modal.
Namun problem muncul ketika solusi yang ditawarkan negara justru berpotensi mereplikasi model ekonomi yang sama. Di sinilah paradoks Kopdes Merah Putih mulai terlihat.
Secara normatif, koperasi memiliki basis filosofis yang berbeda dari korporasi kapitalistik. Dalam pemikiran Mohammad Hatta, koperasi merupakan alat demokrasi ekonomi yang dibangun atas asas kekeluargaan dan kepemilikan bersama.⁵ Koperasi bukan hanya institusi bisnis, tetapi mekanisme distribusi kesejahteraan kolektif. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan dapat memperkuat posisi tawar ekonomi mereka secara bersama-sama.
Namun idealisme koperasi tidak selalu berjalan sesuai praktiknya. Banyak koperasi di Indonesia mengalami persoalan tata kelola, lemahnya transparansi, hingga dominasi elite tertentu dalam pengambilan keputusan. Penelitian mengenai koperasi desa menunjukkan bahwa koperasi sering kali kehilangan fungsi pemberdayaannya ketika terlalu bergantung pada negara atau elite lokal.⁶
Dalam konteks Kopdes Merah Putih, persoalan utamanya bukan hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga desain ekonominya. Jika koperasi desa nantinya menjual barang yang sama dengan warung warga, menyasar konsumen yang sama, dan menjalankan fungsi ritel yang sama, maka secara substantif Kopdes dapat berubah menjadi “minimarket baru” dengan dukungan negara. Bedanya hanya terletak pada bentuk kelembagaan dan legitimasi politiknya.
Artinya, negara yang semula bermaksud melindungi pedagang kecil dari dominasi modal besar justru berpotensi menghadirkan kompetitor baru yang lebih kuat. Dalam kondisi seperti itu, persaingan menjadi tidak seimbang karena Kopdes memiliki akses terhadap dukungan modal, fasilitas distribusi, dan legitimasi kebijakan yang tidak dimiliki warung kecil desa.
Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalan utama ekonomi desa sebenarnya bukan sekadar siapa yang berjualan, tetapi siapa yang menguasai rantai distribusi ekonomi. Selama distribusi barang tetap terkonsentrasi pada satu institusi dominan—baik korporasi maupun koperasi—maka ketimpangan ekonomi tetap berpotensi terjadi.
Penelitian Bagas Haryotejo menunjukkan bahwa kemunduran pasar tradisional tidak hanya disebabkan oleh kehadiran pasar modern, tetapi juga oleh lemahnya pengelolaan, buruknya pelayanan, dan perubahan perilaku konsumen.⁷ Artinya, problem ekonomi desa jauh lebih kompleks daripada sekadar keberadaan minimarket modern. Perubahan gaya hidup masyarakat, digitalisasi perdagangan, dan meningkatnya tuntutan efisiensi juga turut mengubah lanskap ekonomi lokal.
Amartya Sen dalam Development as Freedom menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami sekadar sebagai pembentukan institusi ekonomi baru, tetapi sebagai proses memperluas kapasitas dan kebebasan masyarakat untuk menentukan kehidupan ekonominya sendiri.⁸ Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari hadirnya Kopdes Merah Putih, melainkan dari sejauh mana masyarakat desa benar-benar memperoleh ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas dan adil.
Karena itu, desain Kopdes Merah Putih seharusnya tidak diarahkan sebagai retailer utama yang menggantikan warung rakyat. Fungsi koperasi justru lebih relevan jika ditempatkan sebagai agregator ekonomi desa. Koperasi dapat mengambil peran sebagai:
- pusat distribusi grosir,
- penyedia logistik,
- penghubung rantai pasok,
- lembaga pembiayaan mikro,
- hingga agregator produk UMKM desa.
Dengan model seperti itu, warung-warung kecil tetap menjadi ujung distribusi utama di tingkat masyarakat, sementara koperasi memperkuat daya tawar mereka melalui distribusi yang lebih efisien dan akses barang yang lebih murah.
Model semacam ini lebih sesuai dengan gagasan Elinor Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya kolektif dalam Governing the Commons.⁹ Ostrom menekankan bahwa institusi kolektif yang sehat tidak bekerja dengan cara memonopoli ruang ekonomi masyarakat, melainkan membangun mekanisme partisipatif yang memperkuat kapasitas komunitas lokal.
Pendekatan tersebut juga penting untuk mencegah sentralisasi ekonomi desa dalam bentuk baru. Jika Kopdes terlalu dominan, maka koperasi rawan menjadi instrumen patronase politik elite desa. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, institusi ekonomi berbasis negara sering kali tidak sepenuhnya independen dari relasi kekuasaan lokal. Ketika akses modal, distribusi, dan fasilitas ekonomi terkonsentrasi pada satu lembaga yang memiliki legitimasi politik, maka ruang hidup ekonomi masyarakat kecil justru dapat semakin menyempit.
Di titik ini, perdebatan mengenai Kopdes Merah Putih sesungguhnya membuka persoalan yang lebih mendasar tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia. Apakah negara sedang membangun demokrasi ekonomi, atau sekadar mengganti bentuk dominasi dalam ekonomi desa?
Pertanyaan tersebut penting karena ekonomi kerakyatan sejatinya tidak diukur dari siapa yang memiliki toko terbesar di desa, melainkan dari seberapa luas masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi secara adil. Jika Kopdes hanya menjadi minimarket baru dengan legitimasi negara, maka yang berubah hanyalah papan nama tokonya. Namun jika koperasi mampu menjadi alat penguatan jaringan ekonomi warga—memperbesar daya tawar, memperkuat distribusi lokal, dan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat—maka koperasi dapat menjadi fondasi penting bagi demokrasi ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, tantangan utama pembangunan desa hari ini bukan sekadar membatasi ekspansi minimarket modern, melainkan membangun ekosistem ekonomi lokal yang memungkinkan masyarakat desa bertahan dan berkembang tanpa kehilangan ruang hidup ekonominya sendiri.