Membaca Dinamika Psikologis Aparat dan Massa dalam Aksi Unjuk Rasa melalui Psikoanalisis Sigmund Freud, Psikologi Analitis Carl Gustav Jung, dan Ajaran Buddhisme
I. PENDAHULUAN
Aksi unjuk rasa merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Melalui demonstrasi, warga menyampaikan aspirasi, menolak kebijakan, menuntut pertanggungjawaban, dan mengingatkan negara bahwa kekuasaan publik memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam praktiknya, demonstrasi tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan. Pada situasi tertentu, interaksi antara aparat keamanan dan massa dapat berubah menjadi benturan fisik, penggunaan kekuatan yang berlebihan, perusakan, pelemparan benda, penangkapan, maupun tindakan lain yang menimbulkan korban dan memperdalam ketidakpercayaan.
Kekerasan dalam aksi unjuk rasa lazim dijelaskan melalui faktor politik, hukum, organisasi, dan situasi lapangan: keputusan komando, prosedur pengendalian massa, desain pengamanan, provokasi, kepadatan, komunikasi yang gagal, atau eskalasi yang berlangsung cepat. Penjelasan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab bagaimana individu yang berada di dalam situasi itu mengalami, menafsirkan, dan merespons ancaman. Mengapa suatu tindakan dapat dirasakan sebagai penghinaan atau serangan yang harus segera dibalas? Mengapa rasa takut dapat berubah menjadi kemarahan, dan mengapa kemarahan personal dapat memperoleh pembenaran ketika seseorang berada di tengah kelompok?
Esai ini mengajukan satu sudut pandang tambahan: sebagian dinamika kekerasan dalam benturan aparat dan massa mungkin berkaitan dengan pengalaman psikologis menyakitkan yang belum dikenali, dipahami, atau diolah oleh individu. Pengalaman tersebut selanjutnya disebut “luka batin”. Luka batin dapat memengaruhi cara seseorang membaca ancaman, mempersepsi pihak lain, mengendalikan emosi, serta memberi makna terhadap tindakan orang lain. Dalam situasi kolektif yang penuh tekanan, kerentanan individual dapat berinteraksi dengan identitas kelompok, relasi kuasa, norma organisasi, dan kondisi lapangan sehingga memperbesar kemungkinan eskalasi.
Gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa aparat atau demonstran pada umumnya memiliki trauma, apalagi mendiagnosis kondisi psikologis orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi tertentu. Luka batin dalam tulisan ini merupakan istilah konseptual, bukan kategori diagnosis klinis. Esai ini juga tidak menganggap pengalaman traumatis sebagai penyebab tunggal kekerasan. Sebagian besar orang yang mengalami trauma tidak menjadi pelaku kekerasan; sebaliknya, kekerasan dapat dilakukan oleh orang yang tidak diketahui memiliki riwayat trauma. Penjelasan psikologis tidak menghapus tanggung jawab moral, hukum, maupun institusional atas tindakan yang dilakukan.
Untuk membangun pembacaan tersebut, esai ini mempertemukan tiga kerangka pemikiran. Psikoanalisis Sigmund Freud digunakan untuk membahas represi, konflik batin, agresivitas, dan dinamika psikologi massa. Psikologi analitis Carl Gustav Jung digunakan untuk memahami Shadow, proyeksi, dan bagaimana bagian diri yang tidak diakui dapat dilekatkan kepada pihak lain. Ajaran Buddhisme digunakan untuk membaca dukkha, avijjā, taṇhā, dosa, dan pentingnya kesadaran sebagai jalan untuk memutus reaksi yang merusak. Ketiganya berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda dan tidak dapat disamakan, tetapi dapat dipertemukan secara terbatas sebagai perangkat refleksi mengenai penderitaan, ketidaksadaran, dan perilaku manusia.
Dengan demikian, fokus tulisan ini bukan mencari pembenaran psikologis atas kekerasan, melainkan memperluas pemahaman mengenai kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi dan berulang. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana luka yang tidak diolah dapat memengaruhi respons individu, bagaimana respons tersebut memperoleh tenaga dalam kelompok, serta bagaimana institusi dan masyarakat dapat mencegah agar ketegangan tidak berubah menjadi kekerasan.
II. LUKA BATIN: TRAUMA, KONFLIK EMOSIONAL, DAN PENGALAMAN PSIKOLOGIS YANG TIDAK TERSELESAIKAN
Pembedaan ini penting agar pembahasan tidak mencampuradukkan pengalaman tidak menyenangkan, trauma psikologis, dan diagnosis klinis. Tidak semua pengalaman menyakitkan memenuhi kriteria trauma. Tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis mengalami gangguan stres pascatrauma. Respons seseorang dipengaruhi oleh sifat peristiwa, usia ketika peristiwa terjadi, pengalaman sebelumnya, dukungan sosial, sumber daya psikologis, serta konteks budaya dan sosial. Pedoman American Psychological Association menekankan bahwa pengalaman traumatis perlu dipahami dalam kaitannya dengan kapasitas individu, dampak terhadap fungsi kehidupan, dan konteks tempat pengalaman itu berlangsung (American Psychological Association [APA], 2024).
2.1. Trauma psikologis dan pengalaman yang melampaui kapasitas individu
Dalam kajian psikologi, trauma psikologis umumnya merujuk pada pengalaman yang sangat mengancam atau mengguncang sehingga melampaui kemampuan seseorang untuk mengatasi dan mengintegrasikannya pada saat itu. Peristiwa tersebut dapat melibatkan ancaman terhadap keselamatan diri, kekerasan, kecelakaan, bencana, atau menyaksikan penderitaan orang lain. Dampaknya tidak selalu tampak dalam bentuk yang sama. Ada individu yang mengalami kecemasan, kewaspadaan berlebihan, gangguan tidur, ingatan intrusif, penghindaran, atau kesulitan mengatur emosi; ada pula yang tidak menunjukkan gejala klinis berkepanjangan (APA, 2024; Briere & Scott, 2024).
Judith Herman (1992) menjelaskan bahwa trauma berkaitan dengan pengalaman kehilangan rasa aman, kendali, dan keterhubungan dengan orang lain. Dalam kerangka pemulihan yang dikembangkannya, proses penyembuhan tidak cukup dilakukan dengan meminta seseorang melupakan kejadian. Pemulihan memerlukan pembentukan kembali rasa aman, pengakuan dan pengolahan pengalaman, serta pemulihan hubungan dengan dunia sosial. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa pengalaman menyakitkan dapat bertahan bukan hanya sebagai ingatan tentang peristiwa, melainkan juga sebagai perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan lingkungan.
Dalam konteks kekerasan kolektif, pengalaman yang mengancam dapat membuat seseorang lebih cepat membaca situasi sebagai bahaya. Suara keras, gerakan mendadak, kerumunan, seragam, atau kontak fisik dapat memicu respons emosional yang intens pada sebagian individu. Akan tetapi, hubungan ini tidak boleh dipahami secara mekanis. Respons terhadap pemicu sangat beragam dan tidak dapat disimpulkan hanya dari perilaku yang terlihat di lapangan. Penilaian harus mempertimbangkan konteks, riwayat individu yang benar-benar diketahui, dan bukti yang memadai.
2.2. Pengabaian emosional dan pembentukan kerentanan psikologis
Luka batin tidak selalu lahir dari satu peristiwa dramatis. Ia dapat terbentuk melalui pengalaman relasional yang berulang, misalnya tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk menyampaikan perasaan, mengalami penolakan secara terus-menerus, tidak memperoleh perlindungan ketika berada dalam bahaya, atau hidup dalam relasi yang membuat seseorang merasa tidak berharga. Pengabaian emosional dapat berlangsung tanpa kekerasan fisik yang kasatmata. Karena sifatnya berulang dan kadang dianggap normal oleh lingkungan, dampaknya mungkin baru dikenali ketika individu menghadapi tekanan yang lebih besar.
Sebuah tinjauan cakupan oleh Simon, Raats, dan Erens (2024) membahas hubungan antara pengabaian pada masa kanak-kanak dan regulasi emosi pada masa dewasa. Tinjauan tersebut menunjukkan adanya perhatian ilmiah terhadap kaitan pengalaman pengabaian dengan kesulitan mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Namun, temuan dalam bidang ini perlu dibaca secara hati-hati: hubungan yang ditemukan tidak dengan sendirinya membuktikan sebab-akibat langsung, dan kualitas serta cakupan bukti masih memerlukan penelitian lanjutan. Bagi pembahasan ini, relevansinya terletak pada kemungkinan bahwa pengalaman relasional awal dapat membentuk kerentanan tertentu dalam menghadapi konflik dan tekanan.
Seseorang yang sejak lama merasa tidak didengar, misalnya, mungkin menjadi sangat sensitif terhadap pengalaman dipermalukan atau diabaikan. Orang lain mungkin mengembangkan strategi bertahan berupa penarikan diri, kepatuhan, atau justru sikap defensif. Strategi tersebut pernah berfungsi untuk melindungi diri dalam lingkungan asalnya, tetapi dapat menjadi kurang adaptif ketika dibawa ke situasi baru. Hal ini bukan berarti respons seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalunya; pengalaman baru, dukungan sosial, refleksi, dan pembelajaran dapat mengubah pola tersebut.
2.3. Memori traumatis dan respons emosional yang bertahan
Pengalaman yang sangat mengancam dapat meninggalkan jejak dalam ingatan, emosi, dan respons tubuh. Ingatan tentang peristiwa tidak selalu hadir sebagai cerita yang tersusun rapi. Pada sebagian orang, pengalaman dapat muncul sebagai gambaran yang mengganggu, sensasi tubuh, mimpi, kewaspadaan, atau reaksi emosional yang terasa tidak sebanding dengan situasi saat ini. Literatur trauma membahas bagaimana pengalaman yang belum terintegrasi dapat memengaruhi respons seseorang terhadap isyarat yang mengingatkannya pada peristiwa terdahulu (Briere & Scott, 2024; van der Kolk, 1989).
Van der Kolk (1989) membahas pengulangan pengalaman traumatis melalui konsep reenactment, yakni kecenderungan sebagian penyintas untuk kembali terlibat dalam pola relasi atau situasi yang memiliki kemiripan dengan pengalaman traumatis. Gagasan ini tidak berarti setiap orang akan mengulang trauma atau bahwa setiap tindakan agresif merupakan pengulangan pengalaman masa lalu. Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai salah satu kemungkinan pola yang perlu ditelaah secara individual dan tidak boleh digunakan untuk menebak riwayat psikologis seseorang dari satu kejadian.
Dalam situasi demonstrasi, isyarat yang mengingatkan seseorang pada pengalaman ancaman sebelumnya mungkin meningkatkan ketegangan. Akan tetapi, pemicu psikologis hanya salah satu unsur yang mungkin bekerja. Perilaku di lapangan juga dipengaruhi oleh pelatihan, perintah, aturan penggunaan kekuatan, persepsi ancaman yang aktual, dinamika kelompok, dan keputusan sadar. Dengan demikian, pembacaan psikologis harus berjalan berdampingan dengan analisis situasional dan institusional.
2.4. Repetisi psikologis: mengapa manusia dapat mengulang pola yang menyakitkan?
Dalam psikoanalisis Freud, gagasan repetition compulsion atau dorongan mengulang menggambarkan kecenderungan tertentu untuk mengulangi pola pengalaman atau relasi yang menyakitkan, bahkan ketika pengulangan itu tidak menghasilkan penyelesaian. Gagasan tersebut berkembang dalam pembahasan Freud mengenai pengulangan dan upaya menguasai pengalaman yang sebelumnya pasif dialami (Freud, 1920/1955). Dalam kajian berikutnya, konsep ini terus dibahas dan ditafsirkan, termasuk sebagai cara memahami mengapa pengalaman yang belum terolah dapat muncul kembali dalam tindakan atau relasi (Levine, 2020; van der Kolk, 1989).
Dalam konteks sosial, pola pengulangan dapat dibayangkan ketika pengalaman diperlakukan secara defensif terus-menerus: seseorang yang pernah merasa tidak berdaya dapat berusaha keras menghindari posisi rentan; individu yang terbiasa menghadapi konflik melalui dominasi dapat kembali menggunakan dominasi; atau kelompok yang memiliki memori kolektif tentang kekerasan dapat menafsirkan peristiwa baru melalui kecurigaan lama. Namun, contoh tersebut merupakan kemungkinan analitis, bukan diagnosis. Tidak semua pola keras berasal dari trauma, dan tidak semua tindakan yang berulang memiliki makna psikodinamis.
2.5. Luka batin sebagai kerentanan, bukan takdir perilaku
Luka batin sebaiknya dipahami sebagai kemungkinan faktor kerentanan, bukan takdir perilaku. Pengalaman menyakitkan dapat meningkatkan kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, kontrol, atau penerimaan. Dalam keadaan tertentu, kebutuhan tersebut dapat diekspresikan melalui perilaku defensif atau agresif. Dalam keadaan lain, pengalaman serupa dapat mendorong empati, kehati-hatian, solidaritas, dan komitmen untuk tidak mengulangi kekerasan yang pernah dialami. Banyak penyintas trauma menjalani kehidupan tanpa melakukan kekerasan kepada orang lain.
Karena itu, istilah luka batin tidak boleh dipakai untuk menyalahkan korban, menstigma penyintas, atau mengalihkan perhatian dari tanggung jawab pelaku dan institusi. Jika seorang aparat menggunakan kekuatan secara tidak sah, riwayat emosionalnya tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jika seorang demonstran melakukan kekerasan, pengalaman hidupnya dapat menjadi konteks untuk memahami, tetapi tidak otomatis membenarkan perbuatannya. Demikian pula, struktur komando, budaya organisasi, kebijakan, dan ketimpangan kekuasaan tetap harus diperiksa secara mandiri.
Dengan batasan tersebut, luka batin dapat digunakan sebagai konsep untuk memahami bagaimana pengalaman psikologis yang belum terselesaikan mungkin memengaruhi cara individu merespons tekanan. Bagian berikutnya membahas bagaimana Freud, Jung, dan Buddhisme menawarkan perangkat yang berbeda untuk menelaah konflik batin, proyeksi, dan akar penderitaan.
III. FREUD: REPRESI, AGRESIVITAS, DAN PSIKOLOGI MASSA
Bagi Freud, kehidupan psikis tidak sepenuhnya berada dalam kendali kesadaran. Pikiran, dorongan, ingatan, dan konflik yang tidak dapat diterima oleh kesadaran dapat ditekan atau direpresi, tetapi tidak serta-merta lenyap. Dalam model strukturalnya, dinamika kepribadian melibatkan id, ego, dan superego. Id berkaitan dengan dorongan-dorongan dasar; ego berupaya menengahi tuntutan dorongan, realitas, dan norma; sedangkan superego memuat larangan, tuntutan moral, dan standar yang diinternalisasi (Freud, 1923/1961). Model ini bukan peta anatomi otak, melainkan kerangka teoretis untuk memahami konflik dalam kehidupan psikis.
Represi dapat dipahami sebagai usaha psikis untuk menjauhkan isi tertentu dari kesadaran karena dianggap mengancam atau tidak dapat diterima. Namun, sesuatu yang direpresi dapat kembali dalam bentuk tidak langsung, misalnya kecemasan, gejala, mimpi, atau tindakan. Dalam pembacaan ini, luka batin yang tidak diolah dapat menjadi bagian dari konflik yang memengaruhi respons individu. Ketika tekanan meningkat, kemampuan ego untuk menengahi dorongan, norma, dan kenyataan dapat melemah. Reaksi yang muncul mungkin lebih impulsif atau defensif, meskipun hal tersebut tidak terjadi pada setiap orang.
Freud juga membahas agresivitas sebagai bagian dari dinamika dorongan manusia. Dalam Beyond the Pleasure Principle, ia mengembangkan spekulasi teoretis mengenai dorongan hidup dan dorongan kematian (Freud, 1920/1955). Konsep ini kerap diperdebatkan dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai penjelasan biologis sederhana tentang kekerasan. Nilai analitisnya bagi esai ini terletak pada pengakuan bahwa perilaku manusia tidak selalu digerakkan oleh pertimbangan rasional yang transparan. Dorongan, kecemasan, konflik, dan mekanisme pertahanan dapat berperan dalam tindakan yang kemudian diberi alasan rasional.
Dalam Group Psychology and the Analysis of the Ego, Freud (1921/1955) menelaah bagaimana individu berubah ketika menjadi bagian dari kelompok. Ikatan emosional, identifikasi, dan hubungan dengan figur pemimpin dapat mengubah penilaian individu. Dalam kelompok, seseorang dapat merasa lebih kuat, lebih terlindungi, atau lebih dibenarkan untuk bertindak dibandingkan ketika sendirian. Penilaian kritis yang biasanya bekerja secara individual dapat melemah ketika loyalitas kelompok dan emosi bersama menjadi dominan.
Kerangka ini relevan untuk memahami bagaimana identitas “aparat” dan “massa” dapat membentuk batas psikologis antara “kami” dan “mereka”. Individu mungkin tidak lagi menilai tindakan pihak lain sebagai tindakan orang tertentu, tetapi sebagai serangan terhadap seluruh kelompok. Ancaman terhadap satu anggota dapat dipersepsi sebagai ancaman terhadap identitas kolektif. Pada sisi lain, tindakan satu orang dari kelompok lawan dapat digeneralisasi kepada semua anggotanya. Proses semacam ini membuka ruang bagi pembenaran tindakan balasan.
Namun, teori psikologi massa tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahwa demonstran kehilangan rasionalitas atau bahwa aparat otomatis bertindak sebagai satu kesatuan psikologis. Kelompok tidak selalu mendorong kekerasan; kelompok juga dapat membangun disiplin, solidaritas, dan pengendalian diri. Perilaku kolektif bergantung pada norma kelompok, kepemimpinan, komunikasi, tujuan, dan situasi. Pembacaan Freud membantu mengajukan pertanyaan mengenai identifikasi dan emosi kelompok, bukan memberi label patologis kepada massa.
IV. JUNG: SHADOW, PROYEKSI, DAN KETIDAKSADARAN KOLEKTIF
Carl Gustav Jung mengembangkan psikologi analitis yang menempatkan ketidaksadaran sebagai unsur penting dalam kehidupan psikis. Ia membedakan ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran personal berhubungan dengan pengalaman individu yang terlupakan, ditekan, atau belum disadari. Ketidaksadaran kolektif, dalam teori Jung, merujuk pada lapisan psikis yang lebih universal dan diekspresikan melalui arketipe. Konsep ini merupakan bagian dari teori khas Jung dan tidak identik dengan gagasan Freud mengenai represi (Jung, 1959/1968).
Salah satu konsep penting Jung adalah Shadow atau Bayangan, yakni sisi kepribadian yang tidak diakui, tidak diterima, atau tidak sesuai dengan gambaran ideal seseorang mengenai dirinya. Shadow tidak hanya berisi dorongan yang dianggap buruk; ia juga dapat memuat kapasitas, kebutuhan, dan emosi yang tidak memperoleh ruang untuk diakui. Ketika seseorang membangun citra diri sebagai pihak yang selalu benar, tertib, kuat, atau bermoral, bagian diri yang bertentangan dengan citra tersebut berisiko disangkal dan ditempatkan di luar kesadaran.
Penolakan terhadap Shadow dapat memunculkan proyeksi. Dalam proyeksi, seseorang mengatribusikan kepada pihak lain sifat, dorongan, atau konflik yang sulit diakui dalam dirinya sendiri. Seseorang yang tidak dapat menerima kemarahannya, misalnya, dapat melihat pihak lain sebagai satu-satunya sumber kemarahan. Seseorang yang merasa rentan mungkin menafsirkan pihak lain sebagai ancaman yang sepenuhnya berniat jahat. Proyeksi tidak selalu disadari dan bukan satu-satunya cara menjelaskan penilaian negatif terhadap orang lain.
Dalam benturan aparat dan massa, konsep Shadow dapat digunakan sebagai pertanyaan reflektif bagi kedua pihak. Apakah suatu kelompok hanya melihat dirinya sebagai penjaga ketertiban, sementara mengabaikan kemungkinan bahwa tindakan anggotanya dapat melukai? Apakah suatu kelompok hanya melihat dirinya sebagai pembela keadilan, sementara menolak mengakui bahwa sebagian anggotanya mungkin melakukan tindakan yang merugikan orang lain? Pertanyaan ini tidak menyamakan posisi dan tanggung jawab kedua kelompok. Ia mengajak setiap individu dan organisasi memeriksa bagian dari perilakunya sendiri yang cenderung disangkal.
Jung juga mengembangkan gagasan tentang individuasi, yaitu proses menuju keutuhan psikis melalui pengenalan dan integrasi berbagai aspek diri, termasuk Shadow. Integrasi bukan berarti membenarkan semua dorongan atau menuruti setiap impuls. Sebaliknya, pengenalan terhadap sisi diri yang tidak nyaman dapat membuka ruang untuk mengambil tanggung jawab atasnya. Individu yang mampu mengakui kemarahan, ketakutan, atau hasrat menguasai memiliki peluang lebih besar untuk memilih respons secara sadar, alih-alih semata-mata memproyeksikannya kepada pihak lain.
Dalam tingkat kolektif, proyeksi dapat mengeras menjadi stereotip dan demonisasi. “Aparat” dapat dipersepsikan sebagai kelompok yang seluruhnya represif; “demonstran” dapat dipandang sebagai massa yang seluruhnya anarkis. Label menyeluruh menghapus keragaman individu, menutup ruang komunikasi, dan membuat tindakan terhadap satu orang dibaca sebagai tindakan terhadap keseluruhan kelompok. Dengan demikian, pemikiran Jung membantu menjelaskan bagaimana konflik yang tidak diakui di tingkat individu dapat memperoleh bentuk simbolik dan sosial.
V. BUDDHISME: PENDERITAAN, SEBAB-MUSABAB, DAN PEMUTUSAN SIKLUS KEKERASAN
Ajaran Buddhisme tidak memulai analisis penderitaan dengan mencari satu pengalaman traumatis sebagai penyebab tunggal. Titik berangkatnya adalah pengamatan bahwa kehidupan yang berkondisi mengandung dukkha: ketidakpuasan, ketegangan, ketidakstabilan, dan penderitaan. Dukkha mencakup rasa sakit dan kehilangan, tetapi juga kegelisahan ketika manusia menuntut agar sesuatu yang berubah tetap bertahan, agar orang lain selalu bertindak sesuai keinginannya, atau agar identitas yang dibangunnya tidak pernah digugat. Dalam konflik sosial, penderitaan dapat muncul bukan hanya dari benturan fisik, melainkan juga dari rasa terancam, dipermalukan, kehilangan kendali, dan keterikatan pada pengakuan atau kemenangan (Bodhi, 2000).
5.1. Empat Kebenaran Mulia: memahami penderitaan tanpa membenarkan kekerasan
Empat Kebenaran Mulia memberi kerangka sistematis untuk membaca dukkha. Kebenaran pertama mengakui adanya dukkha. Kebenaran kedua menelusuri asal-usulnya, terutama taṇhā atau kehausan/kemelekatan. Kebenaran ketiga menyatakan bahwa dukkha dapat dihentikan. Kebenaran keempat menunjukkan jalan praktik menuju penghentian dukkha, yaitu Jalan Mulia Berunsur Delapan (Bodhi, 2000, SN 56.11). Kerangka ini bukan ajakan menerima penderitaan secara pasif; ia mengarahkan perhatian pada sebab, kemungkinan perubahan, dan praktik konkret.
Dalam membaca benturan aparat dan massa, kebenaran pertama mengajak mengakui penderitaan semua orang yang terdampak: korban kekerasan, keluarga, warga sekitar, petugas yang mengalami tekanan, dan masyarakat yang kehilangan rasa aman. Pengakuan ini tidak menyamakan kedudukan mereka atau mengaburkan siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar. Mengakui penderitaan pihak lain bukan berarti menyamakan kesalahan. Kebenaran kedua mengajak menelaah bagaimana kemelekatan pada harga diri, kuasa, identitas, atau pembalasan dapat memperbesar konflik. Kebenaran ketiga membuka kemungkinan bahwa lingkaran itu dapat dihentikan. Kebenaran keempat menuntut praktik dan perubahan, bukan hanya harapan moral.
5.2. Paticcasamuppāda: kekerasan sebagai rangkaian kondisi yang saling bergantungan
Paticcasamuppāda atau sebab-musabab yang saling bergantungan menyatakan bahwa fenomena muncul dengan bergantung pada kondisi; tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki satu penyebab yang terisolasi. Dalam rumusan klasiknya, kontak (phassa) berkondisi menimbulkan perasaan (vedanā); perasaan dapat menjadi kondisi bagi kehausan (taṇhā); kehausan dan kemelekatan selanjutnya berkaitan dengan proses peneguhan keberadaan dan tindakan (Bodhi, 2000, SN 12). Rangkaian ini tidak boleh dipadatkan menjadi rumus psikologi modern, tetapi membantu melihat bagaimana respons berkembang tahap demi tahap.
Dalam benturan, seseorang menerima rangsangan berupa dorongan fisik, teriakan, atau gerakan yang tidak dipahami. Kontak itu disertai perasaan tidak menyenangkan. Jika perasaan tersebut segera ditafsirkan sebagai penghinaan atau ancaman terhadap identitas, dapat muncul dorongan membalas, menguasai keadaan, atau mempertahankan kehormatan kelompok. Dorongan itu dapat diwujudkan menjadi tindakan. Respons orang lain kemudian menjadi kondisi baru yang memperkuat ketegangan. Proses ini bersifat timbal balik dan dapat berkembang cepat.
Paticcasamuppāda menghindari penjelasan yang menyederhanakan kekerasan menjadi sifat buruk satu individu. Peristiwa lapangan terbentuk melalui banyak kondisi: pengalaman pribadi, informasi, emosi, norma kelompok, perintah, desain pengamanan, kepadatan, dan tindakan pihak lain. Mengubah satu kondisi dapat mengubah rangkaian berikutnya. Komunikasi jelas, jeda, jalur keluar, pemimpin yang menenangkan, atau intervensi proporsional dapat menghambat eskalasi. Namun, memahami kondisi yang melahirkan tindakan tetap berbeda dari membebaskan pelaku atau institusi dari pertanggungjawaban.
5.3. Anicca, dukkha, dan anattā: keterikatan pada identitas dan kehormatan
Tiga corak keberadaan—anicca (ketidakkekalan), dukkha, dan anattā (bukan-diri)—memberi kritik terhadap keterikatan manusia pada identitas yang dianggap tetap. Anicca mengingatkan bahwa keadaan, emosi, kedudukan, dan hubungan selalu berubah. Dukkha menunjukkan bahwa menggenggam hal-hal yang berubah seolah-olah dapat dikendalikan sepenuhnya menimbulkan ketegangan. Anattā menantang anggapan bahwa terdapat diri yang permanen dan sepenuhnya mandiri di balik pengalaman (Bodhi, 2000).
Dalam konflik, identitas kelompok dapat digenggam secara kaku. Seseorang mungkin merasa bahwa mengakui kesalahan berarti kehilangan harga diri, mundur dari konfrontasi berarti kalah, atau kritik terhadap institusi merupakan penghinaan terhadap seluruh anggotanya. Sebaliknya, kelompok demonstran dapat merasa bahwa setiap kompromi adalah pengkhianatan terhadap perjuangan. Keterikatan semacam itu mempersempit ruang untuk mengoreksi tindakan. Anattā tidak berarti individu tidak memiliki hak atau tanggung jawab; ia mengingatkan bahwa identitas bukan alasan untuk menutup diri dari perubahan dan koreksi.
Perspektif ini juga mengingatkan bahwa label “aparat” dan “massa” tidak menggambarkan hakikat tetap setiap orang. Kategori sosial nyata dalam relasi kuasa dan organisasi, tetapi tidak menghapus keragaman individu di dalamnya. Mengingat ketidakkekalan dan bukan-diri dapat membantu melihat pihak lain secara lebih konkret, tanpa mengabaikan struktur institusional yang membedakan kewenangan dan tanggung jawab.
5.4. Kilesa dan lima rintangan batin: bagaimana kejernihan pikiran tertutup
Kilesa adalah kekotoran atau faktor batin yang mengotori kejernihan dan mendorong tindakan tidak bajik. Tiga akar yang sering disebut ialah lobha (keserakahan atau kemelekatan), dosa (kebencian atau penolakan), dan moha (kebodohan batin atau ketidakmampuan memahami secara jernih). Dalam konflik, lobha dapat tampak sebagai hasrat menguasai, mempertahankan status, atau memenangkan pertarungan dengan segala cara; dosa sebagai dendam dan keinginan menghukum; moha sebagai penilaian tergesa-gesa, prasangka, dan ketidakmampuan melihat akibat tindakan.
Lima rintangan batin (nīvaraṇa) adalah kāmacchanda (keinginan indrawi), byāpāda (niat jahat atau permusuhan), thīna-middha (kemalasan dan kelambanan batin), uddhacca-kukkucca (kegelisahan dan penyesalan yang mengusik), serta vicikicchā (keraguan yang melumpuhkan). Dalam konfrontasi, byāpāda dapat menguatkan dorongan menyakiti; uddhacca membuat individu sulit berhenti dan menilai keadaan; vicikicchā dapat muncul sebagai kebingungan ketika informasi bertentangan. Nīvaraṇa bukan diagnosis psikologis dan tidak boleh dipakai untuk memberi label kepada petugas atau demonstran. Konsep ini merupakan perangkat kontemplatif untuk memeriksa kondisi batin yang mengganggu kebijaksanaan (Ñāṇamoli & Bodhi, 1995; Bodhi, 2000).
Kemarahan tidak selalu identik dengan keberanian atau ketegasan. Seseorang dapat menolak ketidakadilan tanpa memelihara kebencian, menegakkan aturan tanpa mempermalukan, dan mempertahankan hak tanpa menjadikan kekerasan sebagai tujuan. Sebaliknya, ketenangan lahiriah juga tidak otomatis berarti kebijaksanaan apabila digunakan untuk menutupi penyalahgunaan kuasa. Penilaian etis perlu melihat niat, tindakan, akibat, dan konteks relasi kuasa.
5.5. Jalan Mulia Berunsur Delapan: etika, pengolahan batin, dan kebijaksanaan
Jalan Mulia Berunsur Delapan terdiri atas pandangan benar, niat benar, ucapan benar, tindakan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Unsur-unsur ini lazim dikelompokkan dalam paññā (kebijaksanaan), sīla (kemoralan), dan samādhi (pengembangan batin). Pencegahan kekerasan tidak cukup mengandalkan pengendalian emosi sesaat; ia membutuhkan orientasi pemahaman, disiplin perilaku, dan latihan perhatian berkelanjutan (Bodhi, 2000, SN 45.8).
Dalam kehidupan publik, ucapan benar dapat diterjemahkan sebagai kewajiban menghindari fitnah, hasutan, dan informasi yang sengaja menyesatkan. Tindakan benar mengarahkan individu untuk tidak melukai, mengintimidasi, atau merusak. Usaha benar menuntut upaya mencegah keadaan batin yang merusak dan mengembangkan keadaan yang lebih sehat. Pandangan benar menuntut pemeriksaan fakta dan pemahaman sebab-akibat, bukan sekadar mengikuti narasi kelompok. Penerjemahan ini bukan pengganti hukum atau standar profesional, tetapi dapat memperkuat etika warga dan pejabat publik.
5.6. Sati, samādhi, dan paññā: jeda antara perasaan dan tindakan
Sati atau perhatian penuh merupakan kemampuan menghadirkan perhatian secara jernih terhadap tubuh, perasaan, keadaan batin, dan fenomena. Dalam Satipaṭṭhāna Sutta, perhatian terhadap perasaan dan keadaan batin membantu seseorang mengenali pengalaman tanpa langsung dikuasai olehnya (Ñāṇamoli & Bodhi, 1995, MN 10). Dalam konflik, ini dapat dimaknai sebagai kemampuan menyadari “ada rasa takut”, “ada kemarahan”, atau “ada dorongan membalas”, tanpa segera mengubah perasaan itu menjadi tindakan.
Samādhi, atau pemusatan dan kestabilan batin, mendukung kemampuan untuk tidak terseret oleh setiap rangsangan. Paññā memungkinkan individu melihat sebab, kondisi, dan akibat secara lebih utuh. Ketiganya saling mendukung: perhatian mengenali apa yang terjadi, kestabilan memberi ruang agar pikiran tidak segera bereaksi, dan kebijaksanaan menilai tindakan yang patut dilakukan. Ini bukan klaim bahwa meditasi singkat dapat menyelesaikan trauma atau ketegangan struktural. Individu yang terdampak trauma mungkin memerlukan dukungan profesional, sedangkan institusi tetap wajib memperbaiki prosedur dan akuntabilitas.
5.7. Mettā dan karuṇā: welas asih tanpa menghapus keadilan
Mettā (cinta kasih) dan karuṇā (welas asih) merupakan sikap batin yang menghendaki keselamatan dan berkurangnya penderitaan makhluk lain. Dalam konflik, keduanya menantang kecenderungan merendahkan pihak berbeda atau menganggap penderitaan pihak lawan tidak penting. Welas asih tidak sama dengan persetujuan, kepasifan, atau pengampunan yang dipaksakan. Seseorang dapat menuntut penyelidikan, proses hukum, dan pertanggungjawaban sambil tetap menolak dehumanisasi dan pembalasan.
Bagi aparat, prinsip ini menegaskan bahwa orang di hadapan mereka tetap memiliki martabat dan hak, termasuk ketika terjadi pelanggaran ketertiban. Bagi demonstran, prinsip ini mengingatkan bahwa petugas juga manusia, meskipun kewenangan negara yang mereka jalankan harus diawasi secara ketat. Pengakuan terhadap kemanusiaan petugas tidak boleh dipakai untuk menutupi pelanggaran, sebagaimana kritik terhadap institusi tidak boleh berubah menjadi pembenaran menyerang individu secara membabi buta.
5.8. Batas penerapan: ajaran pembebasan bukan diagnosis trauma
Konsep Buddhisme tidak identik dengan istilah psikologi modern. Dukkha bukan sinonim trauma; avijjā bukan sekadar ketidaksadaran; kilesa bukan kategori diagnosis klinis; dan sati bukan pengganti psikoterapi. Ajaran Buddhisme juga tidak boleh digunakan untuk meminta korban menerima kekerasan sebagai nasib atau mengalihkan tanggung jawab negara kepada kemampuan individu mengendalikan pikirannya. Sumbangan utamanya di sini adalah kerangka etis-kontemplatif: memahami kondisi yang memperbesar penderitaan, mengembangkan kejernihan, mengurangi kebencian, dan bertindak tanpa menambah luka.
VI. PERTEMUAN TIGA PERSPEKTIF: DIALOG, PERBEDAAN, DAN KERANGKA ANALISIS BERSAMA
6.1. Tiga cara memahami proses batin yang tidak sepenuhnya disadari
Freud, Jung, dan Buddhisme sama-sama memberi perhatian pada keterbatasan kesadaran manusia, tetapi menjelaskannya dengan konsep yang berbeda. Freud menempatkan konflik intrapsikis, represi, dorongan, dan mekanisme pertahanan sebagai unsur penting kehidupan psikis. Jung menekankan ketidaksadaran personal dan kolektif, Shadow, serta proyeksi. Buddhisme menelaah avijjā, kilesa, dan kemelekatan sebagai kondisi yang mengaburkan pemahaman terhadap pengalaman. Ketiganya menolak gambaran manusia sebagai subjek yang selalu sepenuhnya transparan bagi dirinya sendiri, tetapi dasar teoretis dan tujuan masing-masing berbeda.
Dalam Freud, isi yang direpresi tidak lenyap; ia dapat kembali melalui gejala, mimpi, atau pola tindakan. Dalam Jung, persoalannya bukan hanya isi yang ditekan, melainkan aspek diri yang tidak sesuai dengan citra sadar seseorang. Shadow dapat diproyeksikan sehingga individu lebih mudah melihat keburukan pada pihak lain daripada mengakuinya dalam dirinya. Dalam Buddhisme, avijjā bukan sekadar materi psikologis yang disembunyikan, tetapi ketidaktahuan mendasar mengenai sifat pengalaman yang berkondisi, tidak kekal, dan bukan-diri. Praktik Buddhis diarahkan pada transformasi pemahaman dan pembebasan dari dukkha, bukan hanya integrasi kepribadian.
6.2. Luka batin, Shadow, dan kilesa: kemiripan terbatas, perbedaan mendasar
Luka batin sebagai istilah payung dalam esai ini dapat beririsan dengan pembahasan Freud tentang pengalaman yang direpresi dan konflik yang belum terselesaikan. Ia juga dapat beririsan secara terbatas dengan gagasan Jung mengenai aspek diri yang tidak diakui. Namun, luka batin bukan sinonim represi atau Shadow. Luka batin menunjuk pada pengalaman dan dampak emosional yang belum sepenuhnya diolah; represi adalah mekanisme teoretis dalam psikoanalisis; Shadow adalah konsep khusus dalam psikologi analitis.
Demikian pula, kilesa tidak sama dengan luka batin. Seseorang dapat mengalami penderitaan atau trauma tanpa dikuasai kebencian, keserakahan, atau kebodohan batin. Sebaliknya, tindakan yang dilandasi keserakahan atau kebencian tidak harus berakar pada riwayat trauma. Pembedaan ini penting agar Buddhisme tidak digunakan untuk menilai penyintas sebagai orang yang “kotor batinnya”, dan agar psikologi tidak direduksi menjadi bahasa moral tentang baik dan buruk. Pengalaman menyakitkan perlu dipahami dengan empati; tindakan yang merugikan tetap perlu dinilai secara etis dan hukum.
Meski berbeda, ketiga kerangka mengarahkan perhatian pada pertanyaan bersama: apa yang terjadi di dalam diri sebelum seseorang bereaksi? Freud mengajak menelusuri konflik dan dorongan yang mungkin tidak disadari; Jung mengajak memeriksa bagian diri yang ditolak dan diproyeksikan; Buddhisme mengajak mengenali perasaan, kemelekatan, dan kebencian yang sedang muncul. Jawabannya tidak boleh ditebak dari satu tindakan atau identitas kelompok.
6.3. Proyeksi dan paticcasamuppāda: dari penafsiran ancaman menuju tindakan
Konsep proyeksi Jung dan paticcasamuppāda Buddhisme dapat ditempatkan berdampingan, tetapi tidak menjelaskan proses yang identik. Proyeksi menyoroti cara individu menempatkan isi psikis yang sulit diakui kepada orang lain. Paticcasamuppāda menyoroti kemunculan fenomena melalui rangkaian kondisi yang saling bergantungan. Proyeksi terutama membahas mekanisme penafsiran diri dan pihak lain; sebab-musabab yang saling bergantungan memberi kerangka lebih luas untuk melihat hubungan antara kontak, perasaan, kehausan, kemelekatan, dan tindakan.
Dalam kerumunan, seseorang mungkin menafsirkan tindakan pihak lain sebagai penghinaan terhadap seluruh kelompok. Proyeksi dapat memperkeras penilaian itu ketika rasa takut atau agresi diri tidak diakui, lalu dibaca sebagai sifat pihak lawan. Pada saat yang sama, rangkaian kondisi dalam paticcasamuppāda dapat menjelaskan bagaimana kontak dan perasaan tidak menyenangkan berkembang menjadi kemelekatan pada narasi “kami diserang”, lalu menjadi dorongan membalas. Respons balasan menjadi kondisi baru bagi pihak seberang. Satu konsep menyoroti atribusi psikologis, sedangkan konsep lainnya menyoroti kesinambungan sebab dan kondisi.
6.4. Psikologi massa dan kemelekatan identitas: bagaimana individu menjadi bagian dari “kami”
Analisis Freud tentang psikologi massa membantu menjelaskan bagaimana identifikasi dan ikatan emosional dapat mengubah penilaian individu. Dalam kelompok, seseorang dapat memperoleh rasa aman dan kekuatan, tetapi juga terdorong mengikuti norma atau emosi bersama. Buddhisme menambahkan pertanyaan tentang kemelekatan pada identitas: sejauh mana seseorang menggenggam label kelompok sebagai diri yang harus dipertahankan? Anattā dapat mengkritik keterikatan yang kaku, tanpa meniadakan kenyataan sosial bahwa kelompok memiliki kepentingan, sejarah, dan relasi kuasa yang nyata.
Jung memberi lapisan tambahan melalui proyeksi kolektif. Kelompok dapat membangun gambaran lawan sebagai sosok yang sepenuhnya jahat, tidak rasional, atau berbahaya. Buddhisme menyoroti bagaimana dosa dan moha dapat menguatkan dehumanisasi; Freud membantu memahami mengapa identifikasi kelompok membuat pembenaran itu terasa semakin kuat. Gabungan pembacaan ini menjelaskan kemungkinan mekanisme psikologis, bukan menyatakan seluruh anggota kelompok mengalami proses yang sama.
6.5. Kesadaran, integrasi, dan tanggung jawab: tiga jalur yang saling melengkapi
Jung berbicara tentang individuasi sebagai proses mengenali dan mengintegrasikan berbagai aspek diri, termasuk Shadow. Buddhisme berbicara tentang pengembangan sati, samādhi, dan paññā untuk mengenali pengalaman, menstabilkan batin, dan melihat sebab-akibat secara bijaksana. Freud, melalui kerja analitis, menekankan upaya membuat konflik yang tidak disadari menjadi lebih dapat dikenali. Ketiganya merupakan jalur berbeda yang mendorong pengenalan diri, tetapi tidak dapat dipertukarkan sebagai metode terapi.
Pengenalan diri perlu dihubungkan dengan tanggung jawab. Menyadari kemarahan bukan berarti membiarkan kemarahan memimpin tindakan. Mengakui Shadow bukan berarti menerima perilaku merugikan sebagai bagian diri yang tidak dapat diubah. Melatih sati bukan berarti menahan protes terhadap ketidakadilan. Kesadaran dapat membantu individu menyampaikan penolakan secara lebih terarah; integrasi diri dapat membantu seseorang mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Refleksi batin menjadi bermakna ketika berujung pada tindakan yang lebih bertanggung jawab.
6.6. Batas epistemologis dan implikasi bagi analisis kekerasan
Freud dan Jung merupakan pemikir dalam tradisi psikologi modern dengan konsep-konsep yang memiliki sejarah perdebatan. Buddhisme merupakan tradisi religius-filosofis yang mengandung tujuan soteriologis, yakni pembebasan dari penderitaan. Karena itu, represi, Shadow, avijjā, kilesa, dan sati tidak boleh dianggap sebagai padanan satu sama lain. Perbandingan ini bersifat heuristik: membantu menyusun pertanyaan dan melihat sisi yang mungkin luput, bukan membangun teori gabungan yang seolah-olah telah terbukti secara ilmiah.
Ketiga perspektif juga tidak cukup untuk menjelaskan kekerasan tanpa analisis politik, hukum, dan institusional. Kekuasaan negara, rantai komando, kebijakan pengamanan, akuntabilitas, hak berkumpul, serta penggunaan kekuatan harus dianalisis secara mandiri. Kerentanan psikologis individu tidak dapat dijadikan alasan mengaburkan kewajiban aparat atau mengalihkan tanggung jawab institusi. Penjelasan tekanan kelompok juga tidak menghapus tanggung jawab individual atas tindakan melanggar hukum.
Dengan batasan tersebut, hubungan ketiga perspektif menghasilkan kerangka bertingkat: Freud membantu menelaah konflik dan identifikasi; Jung membantu memeriksa penyangkalan diri dan proyeksi; Buddhisme membantu memahami rangkaian kondisi, kemelekatan, kebencian, serta praktik untuk memutus reaksi. Ketiganya memperkaya analisis mengenai bagaimana luka individual mungkin berinteraksi dengan dinamika kelompok, tetapi pencegahan kekerasan tetap memerlukan keadilan, perubahan institusional, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban.
VII. APARAT DAN MASSA: LUKA INDIVIDUAL DALAM RELASI KUASA DAN IDENTITAS KELOMPOK
Aparat keamanan dan demonstran berada dalam posisi sosial dan institusional yang berbeda. Aparat menjalankan kewenangan negara, memiliki pelatihan, struktur komando, perlengkapan, serta kewajiban hukum untuk melindungi keselamatan publik dan menghormati hak asasi manusia. Demonstran merupakan warga yang menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai. Dalam situasi benturan, aparat umumnya memiliki kewenangan dan kapasitas penggunaan kekuatan yang lebih besar. Karena itu, analisis psikologis tidak boleh menyamakan begitu saja posisi, sumber daya, maupun tanggung jawab kedua pihak.
Di sisi aparat, tekanan kerja, kelelahan, paparan berulang terhadap ancaman, budaya organisasi yang keras, atau pengalaman pribadi yang belum diolah dapat menjadi faktor yang memengaruhi respons emosional. Dalam situasi lapangan yang bising dan tidak pasti, aparat dapat mengalami peningkatan kewaspadaan dan menafsirkan gerakan tertentu sebagai ancaman. Jika tekanan tersebut bertemu dengan norma kelompok yang menekankan kepatuhan tanpa ruang refleksi, atau budaya yang menoleransi penghinaan dan pembalasan, risiko penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat meningkat. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut harus dibuktikan melalui evaluasi yang relevan dan tidak dapat diasumsikan berlaku pada setiap petugas.
Di sisi demonstran, pengalaman ketidakadilan, pengabaian, kehilangan kepercayaan terhadap institusi, atau memori kolektif mengenai kekerasan dapat membentuk persepsi terhadap aparat. Ketika warga merasa suaranya tidak didengar, kehadiran aparat dapat dipahami bukan sebagai perlindungan, melainkan sebagai ancaman. Pengalaman kekerasan sebelumnya dapat memperkuat kewaspadaan dan kemarahan. Di tengah kerumunan, tindakan satu orang dapat memicu respons berantai, terutama ketika informasi tidak jelas dan rumor menyebar cepat.
Identitas kelompok berperan dalam kedua situasi tersebut. Seragam, atribut, slogan, dan simbol dapat mempertegas batas kelompok. Batas tersebut dapat memberikan solidaritas dan koordinasi, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan melihat individu di seberang sebagai manusia yang memiliki pengalaman dan kerentanan. Ketika kelompok lawan dipandang homogen, tindakan satu anggota mudah dilekatkan kepada seluruh kelompok. Pada tahap ini, konflik tidak lagi hanya menyangkut tindakan konkret, tetapi juga harga diri, kehormatan, dan keberlangsungan identitas kolektif.
Ketimpangan kuasa harus tetap menjadi bagian utama analisis. Aparat yang menjalankan kewenangan negara mempunyai standar tanggung jawab khusus dalam penggunaan kekuatan. Negara wajib memastikan bahwa tindakan pengamanan mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Kerentanan psikologis petugas dapat menjadi bahan evaluasi dan dukungan, tetapi tidak mengurangi standar pertanggungjawaban. Di sisi lain, hak demonstran untuk menyampaikan pendapat tidak menghilangkan tanggung jawab individual apabila terjadi tindakan melanggar hukum. Pembedaan antara hak, kewenangan, dan tanggung jawab ini penting agar pendekatan psikologis tidak mengaburkan persoalan hukum dan politik.
VIII. KONFLIK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL: DARI PEMICU INDIVIDUAL MENUJU ESKALASI KOLEKTIF
Kekerasan kolektif jarang dapat dijelaskan oleh satu sebab. Ia lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi individual, hubungan antarkelompok, struktur organisasi, keputusan pemimpin, dan situasi lapangan. Luka batin, jika ada, merupakan salah satu unsur pada tingkat individual. Ia dapat memengaruhi ambang toleransi terhadap tekanan, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan kekerasan. Untuk berubah menjadi tindakan, kerentanan itu berinteraksi dengan pemicu, kesempatan, norma, dan pembenaran sosial.
Sebuah proses eskalasi dapat dimulai dari peristiwa yang dipersepsi sebagai ancaman atau penghinaan. Persepsi tersebut memunculkan respons emosional seperti takut, marah, atau malu. Individu kemudian menafsirkan responsnya melalui identitas kelompok: apakah dirinya sedang diserang sebagai anggota institusi, komunitas, atau gerakan? Jika komunikasi tidak tersedia atau tidak dipercaya, tafsir yang paling mengancam dapat menguat. Kelompok lalu memberi pengesahan terhadap respons tertentu, misalnya dengan sorakan, tekanan rekan, atau narasi bahwa tindakan keras merupakan bentuk keberanian dan loyalitas.
Di titik ini, mekanisme psikologis dapat bertemu dengan faktor institusional. Komando yang tidak jelas, prosedur yang tidak dipahami, kurangnya pelatihan deeskalasi, kepadatan massa, keterbatasan jalur keluar, atau penyebaran informasi yang keliru dapat mempercepat eskalasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang konsisten, akses terhadap jalur aman, dan aturan penggunaan kekuatan yang jelas dapat membantu mencegah respons impulsif. Faktor institusional bukan latar pasif; ia membentuk pilihan yang tersedia bagi individu.
Dalam kerangka Freud, emosi kelompok dan identifikasi dapat memperkuat tindakan yang mungkin tidak dipilih individu ketika sendirian. Dalam kerangka Jung, proyeksi dapat membuat lawan tampak sepenuhnya jahat dan diri sendiri sepenuhnya benar. Dalam kerangka Buddhisme, kemelekatan pada identitas dan kebencian dapat menutup perhatian terhadap akibat tindakan. Ketiga kerangka ini membantu memahami mengapa konflik dapat berkembang melampaui persoalan awal dan berubah menjadi pertarungan simbolik tentang kehormatan, kuasa, atau identitas.
Penting untuk membedakan penjelasan tentang eskalasi dari pembenaran atasnya. Menjelaskan bagaimana rasa takut berubah menjadi agresi bukan berarti agresi tersebut dapat diterima. Menjelaskan bagaimana tekanan kelompok memengaruhi tindakan bukan berarti individu bebas dari tanggung jawab. Penjelasan yang baik justru memungkinkan pencegahan yang lebih tepat karena mengidentifikasi titik-titik tempat respons dapat dihentikan, baik melalui intervensi psikologis, komunikasi, kepemimpinan, maupun pengawasan hukum.
IX. LINGKARAN KEKERASAN: REPRODUKSI LUKA DAN MEMORI KOLEKTIF
Kekerasan tidak berhenti ketika benturan fisik berakhir. Peristiwa tersebut dapat meninggalkan luka fisik, kehilangan, ketakutan, kemarahan, rasa dipermalukan, dan ketidakpercayaan. Bagi individu yang mengalaminya, peristiwa dapat menjadi bagian dari memori personal. Bagi kelompok, peristiwa dapat berkembang menjadi narasi kolektif yang diwariskan melalui cerita, dokumentasi, simbol, dan pengalaman keluarga atau komunitas. Memori semacam ini dapat menjadi sumber tuntutan keadilan, tetapi juga dapat memperkuat kecurigaan apabila tidak disertai pengakuan dan pertanggungjawaban.
Ketika kekerasan tidak diselidiki secara transparan, korban tidak memperoleh pemulihan, atau pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban, pengalaman tersebut dapat memperdalam rasa tidak berdaya. Dalam kerangka Herman (1992), pemulihan trauma berkaitan dengan pemulihan rasa aman, pengakuan terhadap pengalaman, dan keterhubungan sosial. Pada tingkat publik, prinsip ini mengingatkan bahwa pemulihan tidak cukup melalui imbauan agar masyarakat berdamai. Diperlukan kebenaran, proses hukum yang adil, perlindungan korban, dan langkah konkret untuk mencegah pengulangan.
Lingkaran kekerasan dapat terbentuk ketika setiap peristiwa baru ditafsirkan melalui luka sebelumnya. Aparat dapat menganggap demonstrasi berikutnya sebagai ancaman yang sama dengan peristiwa terdahulu; demonstran dapat memandang setiap pengerahan aparat sebagai tanda bahwa kekerasan akan kembali terjadi. Kedua persepsi tersebut tidak selalu keliru—ancaman nyata memang perlu dinilai—tetapi dapat menjadi kaku ketika tidak diperiksa berdasarkan bukti dan keadaan aktual. Akibatnya, pihak-pihak yang berhadapan memasuki situasi dengan tingkat kecurigaan tinggi bahkan sebelum interaksi dimulai.
Dalam proses itu, tindakan balasan menjadi pembenaran bagi tindakan berikutnya. Kekerasan yang dilakukan satu pihak dipakai untuk menjelaskan kekerasan pihak lain, sementara penderitaan yang dialami kelompok sendiri dianggap lebih penting daripada penderitaan pihak seberang. Proses ini dapat menghasilkan kompetisi korban: masing-masing pihak menonjolkan luka sendiri dan menolak mengakui luka pihak lain. Pengakuan terhadap penderitaan tidak harus berarti menyamakan kesalahan. Ia justru dapat menjadi dasar untuk membedakan korban, pelaku, tanggung jawab komando, dan kewajiban pemulihan secara lebih jernih.
Karena itu, pencegahan kekerasan perlu mencakup pengelolaan memori dan kepercayaan. Dokumentasi yang akurat, penyelidikan independen, keterbukaan informasi, pemulihan korban, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya membantu mencegah pengalaman kekerasan berubah menjadi sumber dendam yang terus diwariskan. Tanpa keadilan, seruan pengendalian emosi berisiko terdengar sebagai tuntutan agar pihak yang dirugikan melupakan pengalaman mereka.
X. ELABORASI LUKA BATIN SEBAGAI BAGIAN DARI PENCEGAHAN KEKERASAN
Jika luka batin merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi respons individu, maka pencegahan kekerasan perlu memberi ruang bagi pengenalan dan pengolahan pengalaman psikologis. Namun, pendekatan ini tidak boleh berhenti pada nasihat individual seperti “kendalikan emosi” atau “jangan mudah terpancing”. Tanggung jawab pencegahan berada pada individu, kelompok, organisasi, dan negara. Masing-masing mempunyai kapasitas dan kewajiban yang berbeda.
Pada tingkat individu, pengenalan emosi dapat membantu seseorang membedakan ancaman aktual dari pemicu yang berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Individu dapat belajar mengenali tanda awal ketegangan—perubahan napas, ketegangan otot, pikiran yang menyempit, atau dorongan untuk segera membalas—dan mengambil jeda sebelum bertindak. Dukungan psikologis profesional dapat diperlukan bagi orang yang mengalami dampak trauma yang mengganggu fungsi kehidupannya. Tidak tepat mengharapkan latihan refleksi sederhana menggantikan asesmen atau perawatan yang sesuai.
Pada tingkat kelompok, pemimpin dan rekan sebaya dapat membangun norma yang tidak mengagungkan agresivitas. Kelompok demonstran dapat menyepakati tata tertib, mekanisme komunikasi, tim penghubung, dan langkah untuk mencegah tindakan provokatif. Organisasi aparat perlu membangun budaya yang memungkinkan petugas melaporkan tekanan psikologis, meminta bantuan, dan menolak perintah yang melanggar hukum tanpa takut mendapat stigma. Dukungan terhadap kesehatan psikologis petugas harus berjalan bersama disiplin, pengawasan, dan standar profesional.
Pada tingkat institusi, pencegahan membutuhkan pelatihan deeskalasi, komunikasi yang efektif, prosedur penggunaan kekuatan yang jelas, pengawasan independen, dokumentasi tindakan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Pengelolaan demonstrasi harus menghormati hak berkumpul dan menyampaikan pendapat. Penggunaan kekuatan harus menjadi langkah yang dibatasi oleh hukum, kebutuhan, dan proporsionalitas. Institusi juga perlu mengevaluasi apakah desain pengamanan, penempatan personel, jalur evakuasi, dan rantai komando justru menciptakan kondisi yang memperbesar risiko benturan.
Pada tingkat sosial, ruang dialog dan mekanisme penyelesaian keluhan perlu berfungsi sebelum konflik mencapai jalan buntu. Ketika warga percaya bahwa aspirasi dapat didengar dan pelanggaran dapat diperiksa secara adil, insentif untuk mengekspresikan kemarahan melalui konfrontasi dapat berkurang. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi publik; ia memerlukan konsistensi antara pernyataan dan tindakan, termasuk kesediaan institusi mengakui kesalahan dan memperbaiki prosedur.
Perspektif Freud mengingatkan pentingnya memahami konflik dan dorongan yang tidak disadari; perspektif Jung mendorong individu serta kelompok mengakui sisi diri yang disangkal; Buddhisme menekankan kesadaran, pengendalian kebencian, dan welas asih. Ketiganya dapat diterjemahkan ke dalam praktik refleksi, supervisi, pendidikan, dan dialog. Namun, penerapannya harus proporsional: institusi tidak boleh menggunakan bahasa “luka batin” untuk memindahkan tanggung jawab struktural kepada psikologi individu, atau menjadikan konseling sebagai pengganti reformasi dan akuntabilitas.
XI. MODEL ANALISIS: SIKLUS LUKA, PROYEKSI, DAN AGRESI KOLEKTIF
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dinamika kekerasan dapat dibaca melalui model analitis berlapis. Model ini bukan alat diagnosis, bukan rumus yang berlaku untuk semua demonstrasi, dan bukan klaim bahwa setiap kekerasan berawal dari trauma. Ia merupakan peta konseptual untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara pengalaman individual, proses psikologis, dinamika kelompok, dan kondisi institusional.
Lapisan pertama adalah pengalaman dan kerentanan individual. Pengalaman kehilangan, penghinaan, kekerasan, pengabaian, atau ketidakamanan dapat membentuk sensitivitas tertentu terhadap ancaman. Pengalaman tersebut mungkin telah diolah dengan baik, mungkin masih menimbulkan kesulitan, atau mungkin tidak lagi berpengaruh secara berarti. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan kondisi ini hanya dari keanggotaan seseorang dalam kelompok aparat atau demonstran.
Lapisan kedua adalah proses penafsiran dan regulasi emosi. Dalam situasi penuh tekanan, individu menilai apakah suatu peristiwa merupakan ancaman, penghinaan, atau ketidakadilan. Konflik yang belum terselesaikan, proyeksi, kemarahan, dan ketakutan dapat memengaruhi penilaian tersebut. Pada tahap ini, kemampuan untuk berhenti, memeriksa fakta, dan mengatur respons menjadi penting.
Lapisan ketiga adalah penguatan kelompok. Identitas kolektif, tekanan rekan, kepemimpinan, slogan, dan narasi tentang pihak lawan dapat memperkuat atau meredam respons individu. Kelompok dapat menormalkan agresi, tetapi juga dapat membangun disiplin dan perlindungan. Arah pengaruh kelompok bergantung pada norma, tujuan, struktur, dan tindakan pemimpinnya.
Lapisan keempat adalah struktur dan situasi institusional. Perintah, aturan, pelatihan, akuntabilitas, desain pengamanan, kondisi fisik lokasi, serta akses komunikasi menentukan pilihan tindakan yang tersedia. Ketimpangan kuasa dan kewenangan negara harus dianalisis secara eksplisit, terutama dalam menilai penggunaan kekuatan oleh aparat.
Lapisan kelima adalah konsekuensi dan reproduksi memori. Kekerasan dapat menghasilkan trauma, kemarahan, ketidakpercayaan, dan narasi kolektif. Jika tidak ditangani melalui pengakuan, keadilan, dan pemulihan, konsekuensi tersebut dapat menjadi bagian dari kerentanan pada peristiwa berikutnya. Siklus ini dapat diputus melalui intervensi pada setiap lapisan: dukungan psikologis, kepemimpinan yang bertanggung jawab, norma kelompok yang menolak kekerasan, prosedur yang akuntabel, dan pemulihan yang berkeadilan.
Model tersebut menempatkan luka batin sebagai salah satu unsur dalam jaringan sebab yang lebih luas. Ia tidak meniadakan faktor politik dan struktural, melainkan melengkapinya. Kekerasan kolektif bukan sekadar ledakan emosi individu; ia juga merupakan peristiwa sosial yang dibentuk oleh distribusi kuasa, keputusan organisasi, dan kondisi yang memungkinkan atau membatasi tindakan.
XII. KESIMPULAN
Kekerasan dalam aksi unjuk rasa antara aparat dan massa merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu disiplin. Faktor hukum, politik, organisasi, dan situasi lapangan tetap menjadi unsur utama. Namun, pembacaan terhadap dimensi psikologis dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana individu mengalami tekanan, menafsirkan ancaman, dan merespons pihak lain dalam situasi kolektif.
Esai ini mengajukan bahwa pengalaman psikologis menyakitkan yang belum dikenali atau diolah—yang secara konseptual disebut luka batin—mungkin menjadi salah satu faktor kerentanan dalam dinamika tersebut. Freud membantu melihat bagaimana konflik dan dorongan yang tidak disadari dapat memengaruhi perilaku serta bagaimana identifikasi kelompok membentuk individu. Jung mengingatkan bahwa sisi diri yang tidak diakui dapat diproyeksikan kepada pihak lain dan memperkeras gambaran tentang musuh. Buddhisme menunjukkan bagaimana ketidaktahuan, kemelekatan, dan kebencian dapat memperbesar penderitaan, sementara kesadaran dan welas asih membuka kemungkinan untuk tidak mengikuti impuls secara otomatis.
Ketiga perspektif itu tidak menyatakan hal yang sama dan tidak dapat menggantikan analisis empiris, hukum, atau institusional. Luka batin bukan diagnosis klinis dan bukan penjelasan tunggal bagi kekerasan. Pengalaman traumatis tidak menjadikan seseorang pasti agresif; banyak penyintas justru mengembangkan empati dan komitmen untuk melindungi orang lain. Sebaliknya, kekerasan juga dapat terjadi tanpa riwayat trauma yang diketahui. Karena itu, konsep luka batin harus digunakan secara hati-hati dan tidak boleh menjadi alat stigma atau pembenaran.
Dalam hubungan aparat dan demonstran, penting pula menjaga kejelasan mengenai perbedaan posisi dan tanggung jawab. Aparat menjalankan kewenangan negara dan terikat kewajiban khusus untuk menghormati hak, melindungi keselamatan, serta menggunakan kekuatan sesuai hukum dan prinsip proporsionalitas. Demonstran memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai, sementara setiap tindakan melanggar hukum tetap dinilai berdasarkan perbuatan dan bukti. Pendekatan psikologis tidak menghapus perbedaan tersebut.
Pencegahan kekerasan karenanya perlu bergerak pada banyak tingkat. Individu perlu memiliki ruang untuk mengenali dan mengolah pengalaman emosional; kelompok perlu membangun norma yang tidak mengagungkan agresi; institusi perlu menyediakan pelatihan, prosedur, komunikasi, pengawasan, dan akuntabilitas; negara perlu memastikan hak warga terlindungi serta pelanggaran ditangani secara adil. Pemulihan korban, pengungkapan kebenaran, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari upaya memutus reproduksi luka.
Pada akhirnya, mengenali luka batin bukan berarti memusatkan seluruh persoalan pada masa lalu seseorang. Ia merupakan ajakan untuk memahami bahwa manusia membawa pengalaman, ketakutan, dan kebutuhan ke dalam ruang publik. Ketika pengalaman itu bertemu dengan identitas kelompok, ketimpangan kuasa, dan situasi yang menegangkan, risiko kekerasan dapat meningkat. Kesadaran atas proses tersebut—disertai perlindungan hak dan pertanggungjawaban institusional—dapat membantu masyarakat mengubah konflik dari arena saling melukai menjadi ruang untuk menuntut keadilan tanpa mereproduksi kekerasan.